Di tengah carut marut tantangan global seperti perubahan iklim, peningkatan populasi, dan konflik geopolitik yang memanas, ketersediaan pangan timbul menjadi isu krusial. Di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, sekelompok generasi muda petani telah mengambil peran penting dalam menjaga ketahanan pangan. Forum Komunikasi Petani Milenial Sleman, dengan semangat inovatif dan kepedulian terhadap lingkungan, telah membuktikan bahwa pertanian tidak hanya sekedar pekerjaan, tetapi juga sebuah gerakan untuk masa depan yang lebih baik.
Howdy SDGs!
Kabupaten Sleman merupakan salah satu wilayah yang menjadi lumbung pangan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Saat ini, sektor pertanian tengah digenjot pemerintah daerah Kabupaten Sleman dengan menggalakkan transformasi teknologi yang masif dan signifikan. Tentunya hal ini tidak terlepas dari peran aktif Forum Komunikasi Petani Milenial Sleman yang eksistensinya semakin menguat dalam mendorong adopsi teknologi pertanian modern.
Forum Komunikasi Petani Milenial Kabupaten Sleman resmi berdiri pada tahun 2022 dengan jumlah anggota yang cukup besar, yakni lebih dari seribu anggota. Dikukuhkan langsung oleh Bupati Sleman, forum ini memiliki struktur organisasi yang solid dan program kerja yang terarah. Dengan visi menjadi petani milenial yang maju, mandiri, dan modern, forum ini diharapkan dapat menjadi motor penggerak pertanian di Kabupaten Sleman.
Upaya mewujudkan tujuan pembangunan Sustainable Development Goals (SDGs) nomor 4 tentang pendidikan bermutu sudah banyak dilakukan. Dalam poin ini difokuskan pada penjaminan kualitas pendidikan yang bermutu, inklusif, dan merata pada seluruh lapisan masyarakat Indonesia agar dapat menjadi pembelajar sepanjang hayat. Berbagai strategi dilakukan untuk meningkatkan kualitas manajemen dan kebijakan yang diterapkan. Hal itu meliputi peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan, peningkatan kualitas pendidik dan sarana pendukung pendidikan, peningkatan layanan pendidikan, serta memperkuat dan mengembangkan pendidikan karakter. Penerapan strategi tersebut diimplementasikan melalui program peningkatan kualitas dan akses pendidikan dari dasar dan menengah, peningkatan akses, kualitas, relevansi, dan daya saing pendidikan tinggi, peningkatan akses dan kualitas pendidikan anak usia dini dan masyarakat, rutin melakukan penilaian mutu satuan pendidikan, peningkatan kapasitas dosen, guru, dan tenaga kependidikan, penyediaan bantuan pendidikan, pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa, serta peningkatan kualitas kelembagaan, tata kelola, dan layanan pendidikan (Bappeda Jogja Provinsi, 2024).
Kemiskinan merupakan suatu keadaan dimana timbul ketidaksanggupan dalam pemenuhan kebutuhan primer, seperti sandang, pangan, papan, kesehatan, dan pendidikan. Angka kemiskinan dikelompokkan menjadi kemiskinan makro dan kemiskinan mikro. Kemiskinan makro diukur menggunakan metode basic needs approach dan pendekatan moneter. Data yang digunakan berdasarkan susenas dan didasarkan pada garis kemiskinan makanan sebesar 2.100 kKal perkapita perhari termasuk non makanan. Umumnya konsep ini dimanfaatkan untuk menyusun rencana dan evaluasi dengan target geografis yang belum diketahui siapa penduduknya dan dimana alamatnya. Kemiskinan mikro diukur menggunakan pendekatan non moneter dan metode multi dimensi. Data yang digunakan berdasarkan indeks/PMT dari masing-masing rumah tangga. Umumnya konsep ini dimanfaatkan untuk menyusun target secara langsung melalui program bantuan dan perlindungan sosial (Kementerian Keuangan RI, 2024).
Yogyakarta (09/08/2024) Prodi Penyuluhan dan Komunikasi Pembangunan (PKP) Sekolah Pascasarjana UGM prodi S2/S3, prodi S1 Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian, bersama Asosiasi Prodi Penyuluhan, Komunikasi Pembangunan, dan Pemberdayaan Masyarakat Indonesia (APP-KPPMI) melaksanakan pengabdian masyarakat di Lumbung Mataraman Guwosari, Kelurahan Guwosari, Kabupaten Bantul. Pengabdian masyarakat tersebut menjadi rangkaian Sarasehan Nasional yang bertemakan “Transformasi Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat, dan Komunikasi Pembangunan dalam Penyiapan Sumber Daya Manusia Tangguh Menuju Indonesia Emas”. Pemberdayaan masyarakat di Lumbung Mataraman untuk berbagai pengetahuan (transfer knowladge) melihat representatif masyarakat melalui kemitraan bersama dalam membangun ketahanan pangan menuju generasi emas.
Dewasa ini banyak bermunculan desa-desa wisata di berbagai penjuru Indonesia. Setiap desa wisata tentunya memiliki keunikan tersendiri yang menjadi branding dan daya tariknya. Keberadaan desa wisata dapat menambah nilai plus bagi industri pariwisata dan meningkatkan perekonomian masyarakat di sekitarnya. Secara tidak langsung, fenomena ini sejalan dengan tujuan SDGs nomor 8, yaitu decent work and economic growth atau pekerjaan yang layak dan pertumbuhan perekonomian.
Pada umumnya, desa wisata cenderung menyuguhkan pemandangan yang epik, wahana yang menantang, atau sajian makanan khas yang enak dan unik. Lain halnya dengan Desa Wisata Menari yang justru menyuguhkan kegiatan unik melalui beberapa paket wisata yang dikemas sedemikian rupa untuk memberikan pemaknaan hidup kepada tiap wisatawan. Meski berbeda dengan kebanyakan mass tourism, hal itu menjadi daya tarik wisatawan karena tidak ditemukan di desa wisata lainnya. Berbagai dolanan tradisional, kesenian lokal, outbound ndeso, dan pasar tiban menjadi paket wisata yang dapat dipilih oleh para wisatawan.
Berbicara tentang pembangunan erat kaitannya dengan pemberdayaan, baik pada laki-laki maupun perempuan. Keduanya memiliki kontribusi masing-masing dalam menjawab peluang di bidang sosial-ekonomi dan pembangunan. Perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan seringkali dihubungkan dengan gender equality. Isu tersebut banyak dibicarakan sejak Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendeklarasikan emansipasi perempuan dengan memberikan persamaan hak, tanggung jawab, kesempatan, dan memprioritaskan pembangunan bagi perempuan.
Sudah tahukah saudara bahwa mayoritas penduduk Indonesia terpapar ancaman gempa bumi?
Hasil kajian BNPB et al., (2015) menyebutkan bahwa jumlah penduduk yang terpapar gempa bumi pada tingkat ancaman tinggi dan sedang lebih dari 148 juta atau 62,4% dari total penduduk Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Indonesia dalam kesehariannya menghadapi ancaman gempa bumi dengan tingkat ancaman tinggi dan sedang.
Ancaman bencana gempa bumi yang ada di Indonesia membawa dampak pada tingginya risiko yang dihadapi oleh masyarakat. Indeks Risiko Bencana di Indonesia (BNPB, 2023) menunjukkan bahwa 59,14% kota/kabupaten di Indonesia memiliki Indeks Risiko Bencana gempa bumi dengan kelas risiko tinggi, 39,88% pada kelas risiko sedang, dan 0,97% kabupaten/kota memiliki indeks risiko rendah. Pengkajian risiko objektif gempa bumi secara komperhensif telah dilakukan di Indonesia, namun apakah masyarakat Indonesia sebagai masyarakat yang berisiko telah memahami risiko yang dihadapi?
Penyuluhan Pertanian di Era Digital
Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) berbasis digital sedikit banyak merubah sistem pertanian. Pengguna mobile connections sudah mencapai 125,6% dari total populasi Indonesia. Penggunaan internet di tingkat petani dan perdesaan juga cukup tinggi 93,9%. Bahkan perilaku petani juga bergeser dari corak agraris menuju corak digital. Petani semakin terkoneksi setiap hari dengan TIK digital. Kehadiran teknologi ini merubah cara berkomunikasi, bekerja, maupun belajar. Kondisi ini menjadi tantangan baru bagi penyuluhan pertanian sebagai instrumen pendidikan non formal.
Pemerintah berkomitmen untuk mendukung pembangunan yang selaras dengan agenda SDGs. Dalam rilis web resmi pemerintah disebutkan bahwa pemerintah mendukung pelaksanaan SDGs yang bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat. Sejalan dengan tujuan SDGs pada aspek infrastruktur, industri dan inovasi, maka sejumlah pembangunan sarana prasarana menjadi salah satu point pembangunan Indonesia. Pembangunan infrastruktur diharapkan akan menunjang aktivitas ekonomi dan sosial sekaligus mendorong peningkatan ekonomi nasional dan pelayanan dasar bagi masyarakat. Pemerintah mengagendakan sejumlah proyek infrastruktur dalam Proyek Strategis Nasional (PSN), termasuk di dalamnya pembangunan Jalan Tol Jogja-Solo (Tol Joglo). Namun demikian, rencana ini tentu akan berbenturan dengan fungsi lahan sebelumnya termasuk yang dimanfaatkan untuk pertanian. Atas nama pembangunan, selain akan memberikan kemanfaatan namun akan menyisakan masalah bagi masyarakat yang terdampak. Pro dan kontra akan mewarnai proses ini. Kesiapan infrastruktur akan membuat masyarakat menikmati pembangunan, tapi harus disadari bahwa alih fungsi lahan dari lahan-lahan produktif pertanian menjadi pembangunan sarana prasarana akan berdampak pada diri petani.