Seiring meningkatnya urbanisasi, kebutuhan terhadap sistem transportasi yang efisien, ramah lingkungan, dan inklusif menjadi krusial tidak hanya untuk mobilitas sehari-hari masyarakat, tetapi juga untuk mencapai Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan tahun 2030. Dalam hal ini, transportasi umum menjadi salah satu pilar penting dalam pembangunan perkotaan berkelanjutan. Transportasi berkontribusi secara langsung pada pencapaian SDG 11 (Sustainable Cities and Communities), yakni menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses, dan berkelanjutan untuk semua lapisan masyarakat. Selain itu, pengembangan transportasi umum yang berkelanjutan juga berdampak positif terhadap tujuan lain, seperti SDG 13 (Climate Action), SDG 9 (Industry, Innovation, and Infrastructure), dan SDG 3 (Good Health and Well-Being).
Sistem transportasi yang terintegrasi dan efisien, setiap individu dapat mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi yang sering kali menjadi penyumbang terbesar emisi karbon dan polusi udara. Hal ini sejalan dengan komitmen banyak kota besar di Indonesia dan dunia untuk mengurangi dampak perubahan iklim melalui modal shift dari kendaraan pribadi ke transportasi publik yang rendah emisi. Kereta Rel Listrik (KRL) atau Commuter Line telah menjadi tulang punggung mobilitas di kawasan Jabodetabek dan kota-kota besar lain seperti Yogyakarta, Bandung, dan Surabaya. Peringatan 100 tahun operasional KRL Indonesia menandai perkembangan signifikan dari sistem transportasi rel yang kini semakin modern, terintegrasi, dan berpusat pada keberlanjutan. Sepanjang tahun 2024, KRL mencatat lebih dari 374 juta pengguna, menunjukkan pergeseran perilaku masyarakat urban menuju moda transportasi massal yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Tren tersebut terus meningkat di kuartal pertama 2025 (Yanti, 2025).
Meski potensi manfaatnya besar, pengelolaan transportasi umum menghadapi tantangan kebijakan, inklusi sosial, dan aspek biaya. Sebuah kajian tentang kebijakan tarif KRL berbasis NIK yang diteliti oleh Adaba et al. (2024) menunjukkan bahwa meskipun bertujuan meningkatkan keadilan akses, kebijakan ini dapat berisiko menurunkan minat masyarakat terhadap penggunaan KRL jika tidak dirancang dengan hati-hati. Di sisi lain, integrasi tarif dan tarif yang adil sangat penting untuk mendorong masyarakat kelas menengah dan rendah beralih ke transportasi umum, mengurangi kesenjangan akses, dan mendukung SDG 10 (Reduced Inequalities).
Transportasi umum seperti KRL memainkan peran fundamental dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Dukungan kebijakan yang tepat, integrasi moda, strategi tarif yang inklusif, serta investasi berkelanjutan akan memperkuat kontribusi sektor transportasi terhadap pencapaian SDGs. Kedepannya, akan sangat penting adanya kolaborasi multisektor antara pemerintah, akademisi, operator transportasi, dan masyarakat menjadi kunci untuk mewujudkan sistem transportasi yang tidak hanya efisien, tetapi juga adil, bersih, dan berkelanjutan.
Penulis dan Reviewer: Tim Prodi PKP Pascasarjana UGM